DASAR HUKUM PERGURUAN TINGGI

  • KEMDIKBUDRISTEK/DIKTI
  • KEMENAG/DIKTIS
  • BAN PT
  • LAM
  • KAMPUS

Peraturan

NOSUMBERNOMORKETERANGANMENIMBANGCATATANFILE
1Undang – Undang RI20 Tahun 2003Sistem Pendidikan NasionalBerlakuUNDUH
2Undang – Undang RI14 Tahun 2005Guru dan DosenBerlakuUNDUH
3Peraturan Pemerintah RI37 Tahun 2009DosenUU RI No. 14 Tahun 2005 - Guru dan DosenBerlakuUNDUH
4Undang – Undang RI12 Tahun 2012Pendidikan TinggiBerlakuUNDUH
5Peraturan Pemerintah RI04 Tahun 2014Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan TinggiUndang – Undang RI - No. 12 Tahun 2012BerlakuUNDUH
6Permendikbudristek44 Tahun 2015Pasal 52 Ayat 3 dan Pasal 54 Ayat 1 hurup a - UU No. 12 Tahun 2012 - Tentang Pendidikan TinggiDicabutUNDUH
7
Permendikbudristek61 Tahun 2016Pangkalan Data Pendidikan TinggiDicabutUNDUH
8Permendikbudristek62 Tahun 2016Sistem Penjamin Mutu Pendidikan TinggiPasal 52 Ayat 3 dan Pasal 54 Ayat 8 - UU No. 12 Tahun 2012 - Tentang Pendidikan TinggiDicabutUNDUH
9Peraturan Presiden39 Tahun 2019Satu Data IndonesiaBerlakuUNDUH
10Permendikbud03 Tahun 2020Pasal 52 Ayat 3 - UU No. 12 Tahun 2012 - Tentang Pendidikan TinggiDicabutUNDUH
11Permendikbud05 Tahun 2020Akreditasi Program Studi dan Perguruan TinggiPasal 55 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012DicabutUNDUH
12Dikti12/E/KPT/2021Pedoman Operasional Beban Kerja DosenBerlakuUNDUH
13Permendikbudristek06 Tahun 2022Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah PT Negara LainPasal 44 Ayat 5 UU No. 12 Tahun 2012 - Pasal 12, 20 PP No. 04 Tahun 2014BerlakuUNDUH
14Permendikbudristek31 Tahun 2022Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiPasal 6 Ayat 3, Pasal 8 Ayat 3, Pasal 14 Ayat 3, Pasal 15 Ayat 2 - Perpres No. 39 Tahun 2029 - Satu Data IndonesiaBerlakuUNDUH
15Kepmendikbudristek133/M/2023Juknis Data Pendidikan, Penelitian, dan PkM Pada PTPasal 4 - Permendikbudristek No. 31 Tahun 2022 - Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiBerlakuUNDUH
16Permendikbudristek53 Tahun 2023Integrasi Aturan SPM dan Akreditasi, Permenristek No. 16 Tahun 2016 dan 56 Tahun 2022, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 20201. Proses Revisi Sesuai Surat Edaran No. 15 Tahun 2024 - > Lihat File

2. Aturan Dicabut, diganti Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025		UNDUH
17Kemdikbudristek25 Tahun 2023Panduan Registrasi Dosen & PDDBerlakuUNDUH
1844 Tahun 2024Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen- Aturan Dicabut, dignti dengan Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025

Penundaan Implementasi Aturan - Surat Edaran Permendiktisaintek No. 14 Tahun 2024 Tanggal 17/12/2024 (Lihat File)
UNDUH
19Permendikbudristek500/M/2024Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi IlmiahBerlakuUNDUH
20Permendikbudristek63 Tahun 2024Penyelenggaraan MagangBerlakuUNDUH
21Permendiktisaintek63/M/Kep/2025Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen1. Ketentuan Pasal 60 Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jafung.
2. Surat Edaran Permendiktisaintek No. 14 Tahun 2024 Tanggal 17/12/2024 (Lihat File)
3. Penyesuaian Keputusan Mendikbuddikti No. 384/P/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.		BerlakuUNDUH
22Permendiktisaintek39 Tahun 2025
Peningkatkan mutu Perguruan Tinggi Berdampak dan selaras dengan mutu internasional, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023Aturan Dirubah
- Permendiktisaintek tentang SPM Dikti - Diundangkan Tgl 02-09-2025 - Penerapan Maksimal 2 Tahun setelah diundangkan.

Diganti Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026		UNDUH
23Permendiktisaintek40 Tahun 2025
Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,		Auran BaruUNDUH
24Permendiktisaintek52 Tahun 2025
Profesi, Karir, dan Penghasilan DosenPermendikbud No. 44 Tahun 2024Aturan Baru Pengganti Permendikbud No. 44 Tahun 2025UNDUH
25Surat Keputusan Permendiktisaintek39/M/KEP/2026Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier DosenPermendiktisaintek No. 52 Tahun 2025JuknisUNDUH
26Permendiktisaintek09 Tahun 2026Akreditasi JurnalKetidaksesuaian Permenristekdikti No. 9 Tahun 2018Berlaku
Mencabut aturan - > Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal		UNDUH
27Permendiktisaintek10 Tahun 2026Perubahan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025

- Perubahan beberapa pasal		Aturan Baru dari Permendiktisaintek tentang SPM Dikti - Diundangkan Tgl 16-07-2026UNDUH
28Permendiktisaintek374/DST/D.D1/HM.01.01/2026Juknis Akreditasi Jurnal IlmiahPermendiktisaintek No. 09 Tahun 2026- Aturan Baru
- Menggantikan aturan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah No. 134/E/KPT/2021		UNDUH

Surat Edaran

NONO. SURATTGL. SURATTENTANGDASAR HUKUM TERKAITCAT.FILE
115 Tahun 202431 Desember 2024Evaluasi Aturan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023Evaluasi AturanLIHAT
2929/DST/B4/DT.04.01/202614 April 2026Pemenuhan syarat BKD untuk usulan kenaikan jabatan dosenakademikKeputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026Edaran TindaklanjutLIHAT
32029/DST/B4/DT.04.01/202604 Juli 2026Surat Edaran Terkait Periode Pelaporan BKD GenapBkD DosenEdaran TindaklanjutLIHAT

Peraturan

NOSUMBERNOMORKETERANGANMENIMBANGFILE
1Permenag RI38 Tahun 2017Gelar Alademik PTKIUNDUH
2Peraturan Pemerintah RI46 Tahun 2019Pendidikan KeagamaanPasal 30 Ayat 3 - UU No. 12 Tahun 2012 - Tentang Pendidikan TinggiUNDUH
3Permenag RI17 Tahun 2020Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada PTAUNDUH
4Keputusan Jenderal Pendis3786 Tahun 2021Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada PTKIUNDUH
5Jenderal Pendis1591 Tahun 2022Juknis Implementasi MBKM Pada PTKIUNDUH
615 Tahun 2022Pendirian, Perubahan, dn Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan SwastaPasal 15 Ayat 3, Pasal 16 Ayat 6, dan Pasal 25 - PP 46 Tahun 2019 - Pendidikan KeagamaanUNDUH
715 Tahun 2023Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2022 - Pendirian, Perubahan, dn Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan SwastaPerubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2022 - Pendirian, Perubahan, dn Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan SwastaUNDUH
8Peraturan Menteri Agama17 Tahun 2023Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Dalam Rumpun Ilmu AgamaPasal 8 Ayat 3 - Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 - Tentang Pendidikan Tinggi KeagamaanUNDUH
9Jenderal Pendis7141 Tahun 2023Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Prodi Pada Pendidikan Akademik dan Profesi Pada PTKIUNDUH
10Keputusan Menteri Agama RI656 Tahun 2023Perubahan Atas KMA No. 856 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jafung Dosen Jenjang LK dan Profesor dalam Rumpun Ilmu AgamaPerubahan KMA No. 856 Tahun 2021UNDUH
11Keputusan Menteri Agama RI828 Tahun 2024Pedoman Pembinaan dn Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama DicabutUNDUH
12Keputusan Menteri Agama RI949 Tahun 2026Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen Rumpun Ilmu AgamaBerlaku, Perubahan KMA 828 Tahun 2024UNDUH

Surat Edaran

NONO. SURATTGL. SURATTENTANGDASAR HUKUM TERKAITCAT.FILE
1B-202/DJ.I/Dt.I.III/KP.01/04/202620 April 2026Tindak Lanjut Pemenuhan BKD untuk Usulan Kenaikan Jabatan Akademik DosenTindak Lanjut Surat Edaran Dikti Kemdiktisaintek No. 929/DST/B4/DT.04.01/2026 Tanggal 14 April 2026Aturan BKDLIHAT

Peraturan

NOSUMBERNOMORKETERANGANMENIMBANGCATATANFILE
1PerbanPT23 Tahun 2022IPEPA PTPermendikbud No. 5 Tahun 2020 Pasal 29 Huruf H, Perbanpt No. 1 Tahun 2022Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
2PerbanPT22 Tahun 2022IPEPA PSPermendikbud No. 5 Tahun 2020 Pasal 29 Huruf H, Perbanpt No. 1 Tahun 2022Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
3PerbanPT12 Tahun 2023Mekanisme dan Pemberlakuan Instrumen AkreditasiPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
4PerbanPT16 Tahun 2023Implementasi Mekanisme Automasi Pada Akreditasi PSPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
5PerbanPT05 Tahun 2024PEMPTPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
6PerbanPT11 Tahun 2024Pemberlakuan Instrumen PEMPTPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
7PerbanPT18 Tahun 2024PEMPSPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
8PerbanPT27 Tahun 2024Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh AsesorPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
9PerbanPT12 Tahun 2025Pemberlakuan Instrumen PEMPS untuk Perpanjangan Status Akreditasi Melalui Mekanisme AutomasiPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, Tidak Berlaku
UNDUH
10PerbanPT13 Tahun 2025Instrumen Akreditasi Program Studi Untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditassi UnggulPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, IAPS 5.0
UNDUH
11PerbanPT14 Tahun 2025Syarat Perlu pada Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi UnggulPermendikbudristek No. 53 Tahun 2023Dicabut, IAPS 5.0
UNDUH
12PerbanPT19 Tahun 2025Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Akreditasi Program StudiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan BaruUNDUH
13PerbanPT20 Tahun 2025Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan TinggiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan BaruUNDUH
14PerbanPT21 Tahun 2025Kebijakan Penyusunan Instrumen AkreditasiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan BaruUNDUH
15PerbanPT22 Tahun 2025Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Diperbaharui - > Perban PT No. 26 Tahun 2025UNDUH
16PerbanPT23 Tahun 2025Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi Dan/Atau Belum Mengajukan Permohonan AkreditasiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Baru, Batas Ajuan 02 September 2026UNDUH
17PerbanPT24 Tahun 2025Prosedur Pemrosesan Ajuan Keberatan Terhadap Penetapan Status Akreditasi Program Studi Dan/Atau Perguruan Tinggi Di Badan Akreditasi Nasional Perguruan TinggiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan BaruUNDUH
18PerbanPT26 Tahun 2025Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Baru - > Perubahan atauran lama Perban PT No. 22 Tahun 2025 - Penambahan Ayat 4,5,6 di Pasal 2UNDUH
19PerbanPT35 Tahun 2025Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Untuk Status Terakreditasi Dan Status Terakreditasi UnggulPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Baru - > Mencabut aturan :
- PerbanPT No. 5 Tahun 2024
- Perban PT No. 11 Tahun 2024
- PerbanPT No. 27 Tahun 2024		UNDUH
20PerbanPT36 Tahun 2025Instrumen Akreditasi Program Studi Untuk Status Terakreditasi Dan Status Terakreditasi UnggulPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Baru - > Mencabut aturan :
- PerbanPT No. 18 Tahun 2024
- Perban PT No. 13 Tahun 2025
- PerbanPT No. 14 Tahun 2025

- Ada penambahan aturan ( No. 25 )		UNDUH
21PerbanPT03 Tahun 2026Kebijakan Akreditasi PT Selama Masa TransisiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Masa TransisiUNDUH
22PerbanPT04 Tahun 2026Organisasi dan Tata Kelola BAN PTPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Organisasi BAN PTUNDUH
23PerbanPT06 Tahun 2026Kebijakan Akreditasi PS Selama Masa TransisiPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Aturan Masa TransisiUNDUH
24PerbanPT07 Tahun 2026Kebijakan Penyamaan Status Terkreditasi Sementara dengan Status Teraakreditasi PertamaPermen 53 dan Permen 39 Aturan Peralihan Penyamaan StatusUNDUH
25PerbanPT08 Tahun 2026Perubahan Atas Perban PT No. 36 Tahun 2025Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Perubahan Aturan IAPS 5.1 ( Penambahan Dokumen Lampiran )UNDUH
26PerbanPT13 Tahun 2026Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri KeagamaanPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Kriteria MelampauiUNDUH
27PerbanPT15 Tahun 2026Perubahan Keduapuluhdua Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi MandiriPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025Cakupan LAM ( LAMGAMA, DLL)UNDUH

Surat Edaran

NONO. SURATTGL. SURATTENTANGDASAR HUKUM TERKAITCAT.FILE
11141/BAN-PT/LL/2024-Web Pemutu- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023Web Pemutu Belum di GunakanLIHAT
2183/BAN-PT/LL/202526 Februari 2025Implementasi Sistem Pengelolaan Akreditasi Daring SAPTO BAN-PT 2.0- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023Implementasi Sapto 2.0LIHAT
31509/BAN-PT/LL/202513 Oktober 2025Pelaksanaan Perpanjangan Akreditasi Melalui Mekanisme Pemantauan- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023
- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025		Perpanjangan akreditasi melalui mekanisme pemantauanLIHAT
41786/BAN-PT/LL/202505 November 2025Transisi Penghentian Mekanisme Perpanjangan Akreditasi dengan Bantuan Automasi- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025		Penghentian Mekanisme Automasi dan Implementasi Aturan yang baruLIHAT
5012/BAN-PT/LL/202607 Januari 2026Ketentuan Proses Usulan Akreditasi dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi oleh BAN-PT- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025		Penegasan ketentuan pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PTLIHAT
6221/BAN-PT/LL/202604 Februari 2026Mekanisme Surveilen Status Akreditasi dalam Perubahan Nama dan Bentuk Perguruan Tinggi- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025		Pelaksanaan surveilen / verifikasi status akreditasi yang dijalankan sebagai bagian dari proses perubahan nama dan bentuk (PNB) Perguruan TinggiLIHAT
7345/BAN-PT/LL/202603 Maret 2026Percepatan Penuntasan Sisa Ajuan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi di SAPTO 1.0- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025		Percepatan Proses AkreditasiLIHAT
8438/BAN-PT/LL/202601 April 2026Surat Penyerta Perpanjangan Akreditasi Hasil PEPA pada SAPTO 1.0 dan Masa Berlaku Sertifikat Akreditasi Pertama dan Perpanjangan
SAPTO 2.0Sementara untuk Reakreditasi pada		- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025		Perpanjangan Hasil PEPA SAPTO 1.0 dan Sertifikat Akreditasi di SAPTO 2.0LIHAT
9841/BAN-PT/LL/202629 Mei 2026Pemberlakuan Instrumen APT 4.1 untuk Pengajuan Akreditasi Ulang status Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul- Permendiktisaintek
Nomor 39 Tahun 2025
- Sapto 2.0		Pemberlakuan Instrumen APT 4.1 untuk Pengajuan Akreditasi Ulang status Terakreditasi dan Terakreditasi UnggulLIHAT

Peraturan

NOSUMBERNOMORKETERANGANMENIMBANGCATATANFILE
1PerbanPT13 Tahun 2026Kriteria Melampaui SNDIKTI Bagi Program Studi yang Tercakup dalam LAMGAMAPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025- Kriteria Melampaui
- Berlaku, Ditetapkan 15 Juli 2026		UNDUH
2PerbanPT15 Tahun 2026Perubahan Keduapuluhdua Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi MandiriPermendiktisaintek No. 39 Tahun 2025- Cakupan LAM ( LAMGAMA, DLL)
- Berlaku, Ditetapkan 10 Agustus 2026		UNDUH
3Lamgama02/MA/PERLAMGAMA/II/2026IAPS 1.0 Lamgama ( PSERIA )- Terakreditasi Pertama
- Status Terakreditasi
- Status Terakreditasi Unggul
- Perpanjangan Status Terakreditasi
- Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul		UNDUH

Surat Edaran

NONO. SURATTGL. SURATTENTANGDASAR HUKUM TERKAITCAT.FILE

Peraturan